Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat perintah 11Maret 1966. Orde baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Soeharto selama 32 tahun (Orde Baru – Wikipedia). Selama 32 tahun, tidak sedikit kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap berjalannya sistem ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi (Ruang Guru). Di kala orde baru, kebijakan politik dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan politik luar negeri adalah prinsip bebas aktif. Bebas artinya Negara Indonesia tidak terikat oleh suatu ideology atau politik dari Negara mana pun. Sementara aktif berarti Negara Indonesia giat meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama baik regional maupun internasional. Kemudian, kebijakan politik dalam negeri terdiri dari, pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (P-4).
Kebijakan Politik Praktis
Pada dasarnya kebijakan tersebut diambil untuk mengarahkan Negara Indonesia ke masa depan yang lebih berkembang dan maju. Berbicara tentang orde baru tidak akan lepas dengan kehidupan politik. Sebab dalam orde baru, seperti yang dijelaskan di atas. Bahwasannya salah satu kebijakan yang diambil adalah penyederhanaan partai politik. Politik dan Partai politik tentulah beda. Politik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasan secara konstitusional maupun nonkonstitusional (Politik – Wikipedia). Sedangkan partai politik merupakan organisasi yang mejalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Tujuan parpol (partai politik) ialah untuk memperoleh kekuasaaan politik dan merebut kedudukan politik (Partai Politik – Wikipedia). Berdasarkan artikel dari Wikipedia.org disebutkan bahwa, Sesuai dengan isi pembukaan UUD1945 dan Batang tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala Negara atau pemilihan wakil – wakil rakyatnya dengan melalui pemilu (pemilihan umum) yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keberagaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang di dalamnya terdapat pebedaan ras, agama, dan suku. Adapun beberapa partai politik nasional yaitu, Partai Nasdem, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional. Negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi yang berlandaskan pancasila. Yang dimana berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – undang dasar. Jadi tidak heran apabila di Negara indonesia menggunakan sistem politik demokrasi dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Dalam artian, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi ini merepresentasikan budaya politik partisipan.
Budaya politik partisipan adalah budaya yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Secara menyeluruh masyarakat diharuskan agar terlibat aktif dalam pemilihan pemimpin secara langsung. Semua data di atas menunjukkan bahwa peran dari partai politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Kenyataannya bahwa partai politik sangat memberikan pengaruh terhadap pemilu beberapa bulan yang lalu. Bagaimana tidak, tahun ini disebut – sebut sebagai tahun politik. Selain diselenggarakannya pilpres, pemilu tahun ini juga diberlakukan untuk pemilihan anggota legislatif disetiap daerah. Dalam hal ini, sangatlah rentan terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan dalam dunia perpolitikan yang tentunya bisa memecah persatuan Negara Republik Indonesia seperti politik praktis. Dilangsir dari brainly.co.id politik praktis adalah upaya yang dilakukan organisasi politik dalam rangka menyusun kekuatan politik dan menggunakan kekuatan. Tujuan dari politik praktis adalah memegang kekuasaan negara atau untuk mendapat kedudukan di dalam kekuasaan negara. Politik praktis sangat berbahaya karena menghalalkan segala cara untuk menjegal taktik dan strategi lawan politik.
Sasaran Politik Praktis
Contoh kecil dari politik praktis adalah tim sukses calon pejabat yang membagikan sembako dan uang (money policy) untuk mendapatkan dukungan rakyat serta pada jaman orde baru berkuasa, TNI menjadi alat politik yang seharusnya netral. Layaknya bermain judi, karena di dalamnya mempertaruhkan apa saja untuk mengalahkan lawan. Untuk memenangkan pertandingan tentu diperlukan ambisi yang kuat. Di dalam politik praktis terdapat permainan yang epik sekali. Sama sekali tidak ada perasaan bosan dan jenuh dalam memperbincangkan politik praktis. Akan ada semacam rasa ketagihan yang menggebu – gebu, muncul dalam diri para pemain politik praktis. bagi yang kalah dalam permainan, akan menimbulkan rasa haus dan penasaran terhadap politik praktis sehingga ingin mencapai sesuai target. Berbeda halnya dengan pemenang dalam permainan ini, mereka yang keluar sebagai pemenang akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa dan akan semakin ketagihan karena sudah terbius akan nikmatnya kekuasaan, selalu dipuja, dihormati bahkan ditakuti. Namun kenyataanya politik praktis sangatlah berbahaya bagi sistem ketatanegaraan indonesia serta kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tidak, secara tidak langsung politik praktis telah menggerogoti pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu dari pemerintah maupun masyarakat umum. Terjerumusnya masyarakat luas kedalam politik praktis akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan di indonesia.
Sebab politik praktis sangatlah dekat dengan kasus yang sejenis KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Melihat keadaan sosial politik di tanah air yang semakin miris, sudah pasti diperlukan perubahan. Perubahan yang sangat berarti bagi negara indonesia untuk lebih maju. Dalam hal ini, peran pemudalah yang sangat diperlukan, khususnya peran mahasiswa. Sebab nantinya mahasiswalah yang menjadi pemeran utama dalam pembangunan dan perubahan. Lalu, sebagai mahasiswa Undiksha bagaimana menanggapi politik praktis yang terjadi di Negara Indonesia ? Sebagai seorang mahasiswa undiksha yang berintektual, tentu diwajibkan memiliki wawasan yang luas terutamanya terkait sistem ketatanegaraan republik indonesia. Mahasiswa yang rata – ratanya memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya, seharusnya paham terkait isu – isu politik. Pada umumnya mahasiswa undiksha berbekal ilmu sosial politik untuk membentengi diri dalam politik praktis terutamanya untuk tahun ini yang disebut – sebut sebagai tahun panas politik. Tujuan utama mahasiswa undiksha berbekal wawasan berpolitik adalah mengetahui situasi politik tanah air saat ini serta menambah wawasan sosial politik untuk mewujudkan indonesia lebih maju. Sebagai seorang pemuda, mahasiswa undiksha akan menjadi agen of change dalam menyikapi politik praktis yang terjadi di tanah air. Agen of change adalah aset yang dimiliki oleh Negara sebagai agen perubahan.
Harapan Bangsa Indonesia
Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik atau positif. Salah satu contoh nyatanya adalah Mahasiswa undiksha berusaha mendorong, memotivasi dan mempelopori masyarakat untuk tanggap dan melek dalam politik praktis. Selanjutnya, menanggapi politik praktis, mahasiswa berusaha menjadi social of control dengan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat serta mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat umum untuk pentingnya memiliki wawasan tentang politi praktis dan menjaga jarak terhadap politik praktis. Dan yang terakhir, sikap mahasiswa undiksha dalam menanggapi politik praktis adalah untuk menyuarakkan politik pembangunan. Politik pembangunan adalah sebuah upaya, langkah dan strategi yang dilaksanakan oleh suatu bangsa guna mewujudkan cita – cita yang ingin diraihnya, sesuai dengan nilai – nilai idealisme, nasionalisme dan patriotisme yang dianutnya (Politik Pembangunan –Brainly). Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa undiksha menanggapi politik praktis melalui hal yang sederhana yang bisa diambil dari contoh kecil terhadap masyarakat umum. Sehingga secara perlahan mahasiswa undikdha mampu memberikan gambaran serta wawasan terhadap pentingnya wawasan berpolitik dan pentingnya paham terkait politik praktis yang sebenarnya menghancurkan tanah air secara berangsur – angsur.
